LSM, Ormas dan OKP Minta Diberdayakan Pemerintah
Purwakarta – Hasil dari sarasehan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berlangsung dua hari di Gedung Widya Komplek Wisata Jatiluhur, Purwakarta berpolemik.
Pasalnya, dari hasil pertemuan yang difasilitasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) tersebut memunculkan nota kesepahaman yang dianggap kontroversial.
Ketua Presedium I Forum LSM Ormas dan OKP yang baru terbentuk, Jonly Nahampun mengatakan, salah satu nota kesepahaman yang muncul dari pertemuan yangberlangsung sejak 3-4 Mei tersebut adalah mendorong agar Kantor Kesbanglinmas diubah organisasinya menjadi setingkat badan.
“Ada empat point dalam nota kesepahaman kami, salah satunya adalah meminta kepada Pemkab Bekasi khususnya Bagian Ortala agar mengajukan Kankesbanglinmas menjadi badan sebagaimana tujuh kabupaten dan kota di Jawa Barat yang sudah berubah statusnya,” ujarnya.
Menurutnya, alasan peningkatan status tersebut untuk memperkuat posisi Kesbang dalam mengayomi warga Kabupaten Bekasi yang jumlah penduduknyaa padat, multikultur serta rentan terhadap gesekan konflik horizontal.
“Kabupaten Bekasi selain sebagai daerah penyangga ibukota juga merupakan wilayah industri terbesar di Asia Tenggara yang multi etnik dan mutikultur. Ini jelas memerlukan pembinaan lebih dari pemerintah setempat agar tetap kondusif,” paparnya.
Selain itu, kata dia, Pemkab Bekasi harus mampu memberdayakan LSM, Ormas dan OKP melalui kegiatan, meningkatkan koordinasi dan silaturahmi serta mengembangkan potensi keahlian yang dimiliki oleh LSM,Ormas dan OKP tersebut.
Namun dimata LSM Solidaritas Nasionalis Intelektual Peduli Rakyat (Sniper), poin nota kesepahaman tersebut menyesatkan dan sarat kepentingan politis.
LSM merupakan kelembagaan independen yang memiliki tiga fungsi pokok, yaitu menggantikan peran pemerintah, melengkapi peran pemerintah di masyarakat dan advokasi masyarakat. Jadi permintaan untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pemda kontradiktif dengan sifat kelembagaan LSM,” kata Ketua LSM Sniper Gunawan.
Dia juga menyayangkan dorongan LSM, OKP dan Ormas untuk meningkatkan status organisasi Kesbanglinmas menjadi setingkat badan. ”Fungsi saat ini saja tidak maksimal, kenapa juga harus dinaikkan statusnya menjadi setingkat badan. Ini aneh. Saya melihat ada misi pengkondisian LSM oleh pemerintah. Sayangnya, LSM, Ormas dan OKP mau saja seperti itu,” sesalnya.
Untuk diketahui peserta dalam sarasehan tersebut adalah LSM LP3D, FBPD Kabupaten Bekasi, JMPD, el-Kail, Alu dan KNPI. (hum)
Posted by 
